Peranan UKM menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen yaitu :

  • Departemen Perindrustrian dan Perdagangan
  • Departemen Koperasi dan UKM

Dalam hal ini Pemerintah lebih berpihak kepada pengusaha besar dari semua sector, di antara lainnya adalah :

  • Sector Perdagangan
  • Sector Perbankan
  • Sector Kehutanan
  • Sector Pertanian
  • Sector Industri

Semakin besar persaingan pasar di dalam negri, merupakan ancaman bagi UKM dengan semakin banyaknya barang dan jasa yang masuk dari luar akibat dampak globalisasi. Pemerintah harus melakukan pembimbingan dan pengembangan kepada masyarakat untuk mengangkat perekonomian rakyat, maka kemandirian UKM diharapkan dapat tercapai dimasa mendatang.

Dengan berkembangnya perekonomian rakyat indonesia diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membukan kesempatan kerja dan memakmurkan masyarakat secara keseluruhan. Pada tahun 1996 data biro pusat statistik menujukan UKM ada 38.9 juta, dimana sector :

  • Pertanian berjumlah 22.5 juta ( 57.9% )
  • Sektor Indrustri pengelolaan ada 2.7 juta ( 6.9% )
  • Sektor Perdagangan, Rumah dan Hotel ada 9.5 juta ( 24% )
  • Dan sisanya bergerak disektor lain.

Dari nilai ekspor nasional menurut BPS pada tahun 1998 ekspor industri kecil dan menengah hanya 6.2%, nilai jauh ini tertinggal bila dibandingkan ekspor industri kecil dan menengah negara – negara lain seperti :

  • Taiwan 65%
  • Cina 50%
  • Vietnam 20%
  • Hongkong 17%
  • Singapura 17%

Oleh karena itu perlu dibuat kebijakan yang tepat untuk mendukung UKM di Indonesia:

  1. Perizinan
  2. Teknologi
  3. Strukitur
  4. Manajemen
  5. Pelatihan
  6. Pembiayaan

Pengembangan usaha/bisnis, khususnya UKM dapat dilakukan melalui beberapa hal berikut ini :

1)    Kebijakan Pemerintah yang Komplementer

a)     Pemerintah perlu menciptakan kondisi yang kondusif.

b)    Melakukan investasi dalam infrastruktur taradisional dan teknologis.

c)     Mendorong terjadinya tabungan swasta dan investasi domestik.

d)    Mengembangkan agresivitas di pasar internasional (ekspor) dan daya tarik bagi investasi asing langsung.

e)     Memelihara keterkaitan antara tingkat upah, produktivitas dan perpajakan.

f)      Kebijakan ekonomi makro yang non diskriminatif terhadap UKM

2)    Masalah Perijinan

Hal ini terjadi karena perijinan tidak transparan, mahal, berbelit – belit, diskriminatif, lama dan tidak pasti. Akibatnya, minat pengusaha terhambat untuk mengembangkan usahanya.

3)    Menciptakan iklim kompetisi bagi UKM dan usaha besar

Undang – undang No.5 1999 merupakan undang – undang yang melarang monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. UU ini menyertakan kedudukan antara UKM dan usaha besar yang dapat menciptakan kompetisi yang sehat. Untuk memudahkan masuk dan keluar pasar, perlu dilakukan pembenahan terhadap jalan, listrik, telepon, air serta fasilitas penanganan limbah dan gangguan. Karena sarana ini akan sangat mendukung mobilitas pasar bagi UKM.

Dengan memperhatikan pembenahan terhadap keseluruhan variabel diatas, maka akan tercipta lngkungan yang kondusif dalam pengembangan UKM di Indonesia. Dimana, hingga saat ini UKM dipandang sebagai salah satu simpul kekuatan perekonomian di Indonesia

Sumber :