Sementara bagi mereka yang telah berhasil mengikuti programnya, banyak juga yang mengalami kegagalan karena berbagai sebab, seperti akibat dari kondisi lingkungan maupun internal usahanya yang tidak kondusif (tidak punya koneksi atau tidak punya akses pada pejabat atau tidak terampil atau kurang berbakat serta tidak sabar untuk menunggu hasil); ketidak tepatan dalam memilih jenis atau macam usaha yang dikembangkan; ketidak-tekunan dari diri pelakunya, serta berbagai alasan klasik lainnya, yaitu seperti kurang modal, ada masalah pasar, serta ada hambatan dalam pengadaan bahn baku serta alasan lainnya. Pokok kata media yang mestinya produktif pada gilirannya telah ditinggalkan dan kemudian terabaikan kondisi kebutuhan akan tersedianya sejumlah besar wiraswasta unggul, dalam lingkup perekonomian nasional.

Dampaknya berlaku jangka menengah dan panjang, berupa rendahnya produktivitas kegiatan ekonomi, tidak terolahnya potensi ekonomi nasional dan sebagian sudah ditangani oleh para wirausaha asing. Padahal menurut konsepnya ketersediaan tenaga mereka (wirausaha) tersebut dalam dunia perekonomian, yang berstatus sebagai satu populasi tenaga kerja terdidik dengan memiliki kualifikasi yang khas, tetap saja diperlukan sepanjang masa. Mereka itu kemudian dianggap mampu berfungsi menjadi mesin ekonomi, karena dari mereka diharapkan akan dapat diolah sumber daya yang tersedia, sehingga dapat memiliki nilai tambah. Dalam pada itu hasil analisis yang ada menunjukkan bahwa ada kemungkinan ditemukan hambatan dalam pengaplikasian program dimaksud. Penyebabnya terutama berkaitan dengan desain model pelatihannya, yang bersifat praktis serta umumnya langsung terkait dengan aplikasi pada berbagai bidang usaha tertentu. Sementara bidang itu hanya diminati oleh sebagian kecil para pelaku usaha yang sudah bekerja atau yang sudah berusaha sendiri.

Program – program itu, kurang diminati oleh mereka yang masih muda-muda dan umumnya belum bekerja. Mereka lebih menyukai berusaha untuk memper oleh gelar dan ijazah yang resmi dibanding dengan memperoleh sertifikat dengan kesiapan terjun menjadi wirausaha baru. Itulah halhal penting yang sampai saat ini masih saja dihadapi dalam usaha untuk menumbuhkan wirausaha baru melalui berbagai tatacara. Perkembangan tentang kewirusahaan kembali muncul dalam dinamikanya kehidupan para menteri pada periode tahun 1993 yang lalu, khususnya setelah ada perintah untuk mengembangkan kewirausahaan melalui rumusan GBHN, agar banyak orang memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan sebagai komponen dari kompetensi yang diperlukan oleh seorang wirausaha mandiri.

Artinya apapun desainnya, Pemerintah telah mengakui pentingnya kewirausahaan, dan justru menyuruh untuk menyebarkannya bagi semua pihak yang terkait, khususnya bagi generasi muda. Konsep kewirausahaan sudah ditetapkan harus menjadi materi resmi dalam pendidikan di sekolah-sekolah menengah dan atas. Upaya itu dimaksudkan untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku atau kultur berusaha atau berbisnis secara bertahap, sehingga semua orang Indonesia berpeluang dapat menjadi wirausaha riil di lapangan. Tetapi program yang menyentuh ini kemudian juga tidak memiliki gambaran kelanjutannya, mungkin karena kurang berhasil dalam proses aplikasinya sehingga aplikasi gerakannya masih pada taraf pembangunan lembaganya, dan belum lagi masuk dalam taraf melembaga (institutionalize), walaupun upaya pemasyarakatannya sudah dilakukan.

Seharusnya disadari bahwa program ini memerlukan tataran waktu yang cukup panjang, sehingga harus sudah disiapkan langkah-langkah preventif dan protektif agar kelanjutan program dapat dijamin prosesnya akan berjalan secara konsisten. Memperhatikan kurun waktu aplikasinya yang juga mencakup sekitar 6 – 7 tahun ternyata dialami masa menurun, sementara proses pembudayaannya juga belum sempat dapat dilakukan sama sekali. Padahal uraian dalam lampiran Inpres No. 4 tahun 1995 tentang GNMK tersebut sangat sarat dengan makna dan pesan, yang seharusnya dapat dikembangkan selaras dengan kondisi lingkungan yang berubah. Setelah masa reformasi ini berjalan dalam masa Kabinet Indonesia Bersatu, yaitu kurang lebih setelah 10 tahun kemudian kembali tertulis dengan tegas perlunya mengembangkan UMKM dalam RPJM tahun 2004 . 2007 bab 20, yang diformalkan sebagai arah pebijakan nasional bagi pemerintahan bersangkutan melalui Perpres RI No. 7/2005. Aspek kewirusahaan kembali dicantumkan dalam salah satu program untuk memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Program terkait adalah program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM. Dengan demikian secara rasional, tidak ada hal yang dapat mendukung penolakan akan adanya kenyataan bahwa kita memang membutuhkan wirausaha baru (pengganti para wirausaha yang mulai ekslusif), untuk dapat meningkatkan dinamika perekonomian nasional. Hal serupa juga diperlukan dalam kaitan pengelolaan layanan publik, di mana pengetahuan, keterampilan maupun sikap dan semangat yang dicakup dalam kewirausahaan itu diperlukan juga. Dalam layanan publik orientasi kegiatannya adalah memaksimumkan kepuasan konsumen/ pelanggan/masyarakat luas. Hal mana akan menjadi landasan dalam pembahasan konsep reinventing government.

 

Sumber : http://www.smecda.com/deputi7/file_Infokop/…/wirausaha_baru.pdf